WIKA Tunggu Arahan Pemerintah Terkait Rencana Penggabungan BUMN Karya

 PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mengakui bahwa mereka masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah terkait rencana penggabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya. Dalam rencana tersebut, WIKA akan digabungkan dengan PT PP Tbk (PTPP) ke dalam satu holding.

Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya, menyatakan bahwa pihaknya siap mengikuti arahan yang diberikan oleh pemerintah terkait rencana merger ini. "Kami tunggu. Arahannya nanti seperti apa, akan kami ikuti," kata Mahendra saat ditemui di Jakarta pada Selasa (21/8).

Meskipun masih menunggu arahan lebih lanjut, WIKA telah mulai mempersiapkan sistem internal untuk menyambut rencana tersebut. "WIKA tengah melakukan kesiapan sistem internal, lalu memastikan kesiapan organisasi dan sebagainya," ungkap Mahendra.

Namun, Mahendra belum memberikan detail lebih lanjut mengenai persiapan yang sedang dilakukan. Yang pasti, ia mengakui bahwa penggabungan ini akan berdampak pada struktur perusahaan dan kelanjutan bisnis WIKA. Salah satu dampak yang mungkin terjadi adalah pengurangan jumlah karyawan serta kinerja anak perusahaan dari kedua BUMN tersebut.

"Iya, bisa saja. Tapi, kami belum tahu pasti akan seperti apa," tambahnya.

Mahendra juga menekankan bahwa WIKA dan PTPP sudah sering bekerja sama dalam mengerjakan proyek. Salah satu proyek yang dikerjakan bersama oleh kedua perusahaan ini adalah pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Negara (IKN) melalui skema joint operation (JO). "Ngobrol sering, kerja sama juga sering. Tetapi, kami belum spesifik bahas soal ini (dengan PTPP)," jelas Mahendra.

Rencana penggabungan BUMN Karya ini masih menjadi perhatian berbagai pihak, terutama terkait dampaknya terhadap industri konstruksi nasional. WIKA dan PTPP diharapkan dapat bersinergi dengan baik dalam holding baru ini untuk menghadapi tantangan yang ada.